Hukum Pertambangan

Pelaku Usaha Pertambangan harus menguasai Hukum Pertambangan

Karakteristik Hukum Pertanbangan,
1. Unrenewable resource,
2. Externalities positive for sustainable human development, (pengembangan menopang pengembangan manusia)
3. Externalities negative for environment, (pengembangan berakibat negative terhadap lingkungan)
4. Long yielding, hasil jangka panjang
5. high capital,
6. high technology,
7. high risk.

Kewenangan Pengelolaan Pertanmbangan Mineral Dan Batu Bara
1. penetapan kebijakan nasional,
2. pembuatan peraturan perundang-undangan,
3. penetapan standar nasional, pedoaman dan criteria,
4. penetapan system perizinan
5. penetapan WP setelah setelah koordiansi Pemerinta Daerah dan Konsultasi DPR RI
6. pemberian IUP
7. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUUPK Operasi Produksi
8. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi oleh Pemerintah Daerah.

Kewenangan Lanjutan

Kewnangan Pemerintah Provinsi antara lain;
– pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
– pemberian IUP dan IP
– penginvestasian
– pengelolaan informasi geologi, potensi sumber daya mineral dan batu-bara dan informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
– Ppenyusunan neraca
– Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan peran serta masyarakat
– Penkoordiansian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak
– Penyampaian informasi hasil produksi
– Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambanga
– Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
– Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
– Pemberian IUP dan IPR
– Penginvestasian, penyelidikan dan penelitian
– Pengelolaan informasi geologi, potensi dan pertambanagn pada wilayahnya
– Penyusunan neraca
– Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
– Penyampaina informasi hasil produksi
– Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambanga
– Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan Hukum Pertabangan Dengan Tata Hukum Nasional
Hukum pertambangan berkaitan dengan hokum sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber ekonomi sehingga hokum pertambangan digolongkan dalam regim hokum ekonomi.
Kaitan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dengan:
HTN: regulasi, pengurusan dan pengawasan,
HAN: perizinan
Hukum Perdata :investasi dan kontrak pertambangan
HUkum Perdata Internasional: kontrak internasional dan perdagangan internasional
Hukum Adat Agraria: bagi hasil dan pengelolaan pemanfaatan tanah

Penguasaan Bahan Galian
Kekayaan alam yang tidak terbarukan dikuasai oleh Negara dan dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah: Pengaturan (regelen), Pengurusan (bestuur), Pengawasan (controle) dan Pemeliharaan (beheren).

Pemilik Bahan Galian Berbagai Negara
USA dan Australia: pemilik tanah adalah pemilik bahan galian
Rusia: Negara adalah pemilik semua bahan galian
Negara Kerajaan: Raja adalah pemilik bahan galian yang masih dalam bentuk endapan
Indonesia:Tahun 1899-1945 tidak jelas siapa pemiliknya, sesudah tahun 1945 pemiliknya adalah seluruh bangsa Indonesia (common property) sebagai hak bangsa yang dikuasai oleh Negara.

Wilayah Hukum Pertambangan

Wilayah Hukum Pertambangan
1. Daratan seluruh kepulauan Indonesia
2. Tanah di bawah laut dalam wilayah Indonesia
3. Dataran-dataran kepulauan Indonesia atau landas kontinas
Wilayah Pertambangan (WP)
1. Wilayah Pertambanagang (WP)
2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
4. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)
5. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambanagang (WP)
WP sebagai bagian dari tata ruang nasional, landas kegiatan penetapan pertambangan
Penetapan WP: 1). Transparan, partisiptif dan bertanggungjawab, 2). Terpadu, 3). Memperhatikan aspirasi daerah.
WP terdiri atas: 1). WUP, 2). WPR, 3). WPN

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
1. bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi,
2. Penetapan WP dilakuakan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerha dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI
3. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Satu WP terdiri atas beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam satu wilayah kabupaten/kota.
5. Luas dan batas WIUP mineral logam dan batu bara ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan criteria yang dimiliki oleh pemerintah.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
1. WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Kriteria penetapan WPR;
o Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dantepi sungai.
o Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 meter
o Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba,
o Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare
o Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau
o Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
3. Penetapan WPR Bupati/Walikota wajib melakukan pengumuman mengenai WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN)
1. WPN bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategi nasional
2. WPN ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR
3. WPN dicadangkan untuk fungsi strategis, konservasi dan komoditas tertentu dapat diusahakan dengan persetujuan DPR
4. WPN yang dapat diusahakan berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha

Pertambangan Khusus (WUPK)
Syarat Perubahan Status WPN Menjadi WPUK
1. Pemenuhan bahan baku industry dan energy dalam negeri
2. Sumber devisa Negara
3. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
5. Daya dukung lingkungan dan/atau
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Kuasa Pertambangan(KP)
– KP adalah izin (instrument hukum) untuk melakukan usaha pertambangan, bukan tujuan dan akhir dari usaha pertambangan.
– KP adalah dasar untuk melakukan usaha pertambangan mulai dari survey/penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
– KP adalah izin untuk melakukan pertambangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan. Kedepan, namanya Izin usaha Pertambangan (IUP)
– KP berbeda dengan conssesie dalam Indische Mijnwet 1899
– Untuk mendapatkan KP memiliki banyak persyaratan yang ahrus dipenuhi oleh pemohon seperti AMDAL

Bentuk Kuasa Pertambangan/Empat Macam Kuasa Pertambangan
1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SPP)
2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (SIPR), berubah IPR
3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP), berubah IP
4. Surat Izin Pertambangna Daerah (SIPD) tidak dikenal lagi sejak PP No. 75 ahun 2001

Subjek Pemegang Kuasa Pertambangan
1. Instansi Pemerintah, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah (BUMD)
2. Badan Hukum Swasta Nasional (PT)
3. Koperasi Pertambangan
4. Perseorangan

Substansi Kuasa Pertambangan
Pembentukan wilayah KP yang ditunjukkan dengan peta dan batas. Luas wilayah KP adalah;
– KP PU max. 5000 Ha/KP dan max 5 KP atau 25.000 Ha dalam Wilayah Hukum Pertambangan
– KP eksplorasi max. 2000 Ha/KP dan max 5 KP atau 10.000 Ha.
– KP eksploitasi max 1000 Ha/KP dan max 5 KP atau 5000 Ha.
Jenis bahan galian yang diusahakan, harus dirinci dan bahan galian ikutannya, Jangka waktu KP
– KP PU: 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun
– KP eksplorasi 3 tahun, dapat diperpanjang 2 X 1 tahun dan jika prospektif dapat ditambah 3 tahun untuk development and construction) KP eksploitasi 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 X 10 tahun
– KP pengolahan dan pemurnian 30 tahun dan perpanjangan 2 X 10 tahun.
– KP pengangkutan dan penjualan yang terpisah dengan KP eksploitasi 10 tahun dan perpanjangan 2 X 5 tahun

Kewjiban dan Hak Pemegang KP
Kewajiban: wajib beritikad baik dan memenuhi ketentuan dalam KP, mulai dari pra produksi, pasca tambang, kesejahteraan pekerja, CSR terhadap masyarakat sekitar dan non teknis lainnya.
– Iuran tetap terkait dengan luas wilayah yang dikuasainya
– Iuran produksi terkait dengan harga produksi dan harga bahan galian
– Ketentuan berkaitan dengan pajak dan bea
– Community Social Responsibility (CSR)dalam bentuk Community Development (COMDEV)dan Community relation (COMREL)
Hak: penggunaan fasilitas pendukung produksi, untung terhadap modal, tenaga kerja, dan skillnya yang telah diinvestasikan dalam usaha pertambangan.

Pendapatan Pemerintah dan Keberatan Masyarakat
1. Sebelum pemberian KP, eksplorasi dan eksploitasi terlebih dahulu meminta pendapat gubernur/masyarakat
2. Pendapat gubernur terkait dengan kesanggupan dan kesunggguhan pemegang KP untuk tidak merugikan masyarakat setempat (CSR).
3. Gubernur/masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan.

Peralihan Kuasa Pertambangan
1. KP berisi wewenang /hak /izin untuk melakukan usaha pertambangan. Jadi pada prinsipnya tidak bisa diperjualbelikan, dipindahtangankan, akan tetapi tarkadang ada kenyataan yang wajar.
2. Kenyataan yang wajar ini harus mendapat persetujuan dari lembaga pemberi KP.
3. Pemegang KP meninggal dapat menjadi alas an peralihan KP.

Permasalahan KP
1. Pemberian KP saat ini banyak bermasalah karena didasarkan pada UU tentang Pemda, pada hal UU tentang Ketentuan Pokok Pertambangan belum diubah
2. Pemegang KP saat ini tidak diawali dengan prosedur yang ditetapkan ketentuan UU Nomor 11 tahun 1967 dan PP 32 tahun1969.
3. pemberianKP didasarkan pada PP 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP 32 Tahun 1969 yang mengandung cacat hokum. Jadi wajar jika KP banyak bermasalah.
4. Dalam UU Minerba yangakan datang terdapat beberapa perubahan antara lain tidak ada penggolongan bahan galian. Golongan usaha pertambangan, tahapan pertambangan menjadi dua saja IUP Eksplorasi dan IUP Produksi.
Kontrak Karya Pertambangan Mineral adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan bahan galian mineral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing tau Patungan Asing dengan Nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) dengan berpedoman kepada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Dasar Hukum Kebijakan KK
1. UU No. 1 Tahun 1967 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA
2. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang pokok Lingkungan Hidup
4. UU No. 6 Tahun 1983 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
5. UU No. 7 Tahun 1983 yang dirubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
6. UU No. 8 Tahun 1983 yang dirubah dengan UU No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah.
7. Peraturan-peraturan Pemerintah;
? PP No. 32 tahun 1969 yang dirubah dengan PP No. 79 tahun 1992 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok –pokok pertambangan.
? PP No. 51 tahun 1993 tentang Amdal.
? PP No. 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian.
? PP No. 63 tahun 1992 tentang pengertian daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura.
? Peraturan Pelaksana atas UU tsb di ats dan ketentuan yang berlaku umum sesua dengan kesepakatan dalam perundingan (negosiasi).

Kedudukan Pemerintah dalam Kaitannya dengan Kontrak Karya Pertambangan Mineral
1. Sebagai pemilik bahan galian (BG) yang bermaksud memanfaatkannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Sebagai partner/mitra perusahaan yang bersedia bekerjasama dalam pengembangan BG tersebut.
3. Sebagai penguasa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

Generasi Kontrak Karya
1. Generasi I: Tahun 1967 1 Perusahaan
2. Generasi II: Tahun 1968-1972 16 Perusahaan
3. Generasi III : Tahun 1977-1985 13 Perusahaan
4. Generasi IV: Tahun 1986-1987 94 Perusahaan
5. Generasi V: Tahun 1991-1994 8 Perusahaan
6. Generasi VI: Tahun 1997 65 Perusahaan
7. Generasi VII: Tahun 1998 38 Perusahaan

Perubahan Ketentuan Kontrak karya dari Generasi ke generasi
1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara (pajak dan nonpajak)
2. Penyempurnaan materi kontrak sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan UU yang baru
3. Menarik lebih banyak investor.

Prinsip-prinsip Perubahan KK
1. Kpentingan nasional tetap diutamakan
2. Tidak bertentangan dengan peraturan peUUan yang berlaku
3. Win-win condition
4. Jaminan kepastian hokum

Daya Tarik KK
1. Hak untuk menambang bila eksplorasi berhasil
2. Kewajiban perpajakan dan keuangan lainnya tidak berubah selama masa kontrak berlaku
3. Luas wilayah KK boleh melebihi 25.000 Ha
4. Merupakan persetujuan dengan pemerintah dan dikonsultasikan dengan DPR RI
5. Kemudahan-kemudahan lain (incentive perpajakan) yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik modal asing.

Hak Khusus Pemerintah
1. Menyetujui/menolak perubahan akte perusahaan
2. Menyetujui/menolak perubahan tujuan usaha
3. Menyetujui/menolak likuidasi
4. Menyetujui/menolak penggabungan/konsolidasi perusahaan
5. Menyetujui/menolak penjaminan cadangan
6. Menyetujui/menolak program kerja
7. Memasuki WKK.

Hak Perusahaan Kontrak Karya
1. Hak tunggal melakukan kegiatan; – penyelidikan umum/eksplorasi, – studi kelayakan/konstruksi, – produksi/pemasaran
2. Hak kendali/manajemen perusahaan
3. Repatriasi keuntungan
4. Kewajiban keuangan (tetap)
5. Arbitrasi

Manfaat Kontrak Karya
1. Memperoleh data geologi (kekayaan mineral) dengan biaya kontraktor
2. Mendapatkan peta dasar suatu wilayah
3. Kegiatan pertambangan menjadi penggerak pengembangan wilayah
4. Kesempatan kerja bertambah
5. Menambah penerimaan Negara
6. Meningkatkan ilmu pengetahuan (ahli teknollogi)
7. Meningkatkan spesialisasi pelaku ekonomi di bidang pertambangan

Kegiatan KK
1. Penyeldikan umum (PU);1 tahun diperpanjang 1 tahun, selesai PU menciutkan 25% WKK
2. Eksplorasi; 3 tahun diperpanjang 2 X 1 tahun, pada saat/sebelum tahun kedua menciutkan WKK 25%
3. Konstruksi; FS dan Amdal disetujui, 3 tahun
4. Operasi produksi; mulai 6 bulan selesai konstruksi atau mencapai 70% kapasitas direncanakan, 30 tahun diperpanjang 2 X 10 tahun

Advertisements